Andoolo: Kepala Kantor Pertanahan Nasional Konawe Selatan (Konsel) sejak kemarin (11/5) resmi berganti. Sebelumnya BPN Konsel dikendalikan Hasanudin SH, MH, kini mendapat jabatan baru di Kanwil BPN Sultra sebagai Kepala Bidang Akta dan Pendaftaran Tanah. Untuk jabatan yang ditinggalkan diserahkan kepada H Asmain Tombili, SH M.Si.
Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Kantor BPN Konsel dan disaksikan Kepala Kanwil BPN Sultra, Al Djabar SH, Asisten I Setda Konsel, Drs Ansyar dan seluruh karyawan BPN Konsel.
Pergantian puncuk pimpinan di BPN Konsel ini merupakan kali pertama sejak dibentuknya BPN Konsel sejak tahun 2003. Karena itu, Kepala Kanwil BPN Sultra, Al Djabar berharap kepada pejabat baru untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dilakukan oleh pendahulunya.
"Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder sangat penting. Mengingat tugas utama BPN menyangkut masalah pertanahan, sehingga perlu keterlibatan pihak lain," ujar Al Djabar, dihadapan seluruh karyawan BPN Konsel.
Dia menambahkan, program nasional dan program lainnya dalam rangka penerbitan, pembuatan akta tanah untuk segera dilaksanakan dan dituntaskan. Namun demikian dalam penerbitan itu, BPN sudah harus mampu mengklasisfikasi tanah yang bermasalah dan tidak, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. "Kalau ditemukan seperti ini (lahan bermasalah) akte tanahnya jangan diterbitkan," tandasnya. (KP)
Pergantian puncuk pimpinan di BPN Konsel ini merupakan kali pertama sejak dibentuknya BPN Konsel sejak tahun 2003. Karena itu, Kepala Kanwil BPN Sultra, Al Djabar berharap kepada pejabat baru untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dilakukan oleh pendahulunya.
"Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder sangat penting. Mengingat tugas utama BPN menyangkut masalah pertanahan, sehingga perlu keterlibatan pihak lain," ujar Al Djabar, dihadapan seluruh karyawan BPN Konsel.
Dia menambahkan, program nasional dan program lainnya dalam rangka penerbitan, pembuatan akta tanah untuk segera dilaksanakan dan dituntaskan. Namun demikian dalam penerbitan itu, BPN sudah harus mampu mengklasisfikasi tanah yang bermasalah dan tidak, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. "Kalau ditemukan seperti ini (lahan bermasalah) akte tanahnya jangan diterbitkan," tandasnya. (KP)
0 komentar:
Posting Komentar